PERAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI PERWAKILAN

Partai memainkan peran penghubung yang sangat startegis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Dalam demokrasi kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan dalam rangka memainkan fungsi representasi manakala partai politik masuk ke arena pemilu. Dalam pemilu, partai politik boleh dikatakan sebagai aktor tunggal pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh karena itu, wajar apabila recall bagi kalangan politisi senayan dianggap sebagai momok, atau ranjau demokrasi. Mekanisme kontrol itu juga tidak boleh mengesampingkan kedaulatan rakyat, bahkan dapat membelenggu anggota dewan yang menyeruakan aspirasi yang diwakilinya. Mengingat kekuasaan yang besar cenderung melahirkan abuse of power sehingga mengakibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat berekspresi secara bebas dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakili karena harus mengikuti kebijakan dan arahan partai sehingga yang terjadi hubungan antara wakil dan terwakili sebagai partisipan. Setiap negara memiliki sistem perwakilan begitu juga Indonesia melihat ada tiga lembaga yang berada dalam rumpun legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dengan kewenangan secara tersendiri yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka dapat sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan serta tantangan bangsa dan negara Indonesia.