Open AccessRESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SPPA: IMPLIKASINYA BAGI PEKERJAAN SOSIAL
Author(s) -
Edi Suharto
Publication year - 2016
Publication title -
jurnal litigasi
Language(s) - English
Resource type - Journals
ISSN - 2442-2274
DOI - 10.23969/litigasi.v16i2.39
Subject(s) - restorative justice , criminology , economic justice , law , settlement (finance) , criminal justice , sociology , political science , humanities , business , art , finance , payment
Act No. 11 Year 2012 on the Juvenile Justice Systemthat now come into force, grounded in the concept of restorative justice. Restorative justice is the completion of the criminal case together relevant parties in order to seek a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state. To achieve this restorative justice efforts for settling disputes diversion or transfer of children from the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. At this diversion efforts have implications for social work. If previously a social worker who has a small role for children in conflict with the law (ABH), it is now a greater role. So it is necessary to enhance the quality and quantity of social workers. Improved quality and quantity must be followed by efforts such as education and training. Institutional quality of social welfare services should also be strengthened because it is the institution that will hold ABH when diversion efforts agreed by the parties.Keyword: Restorative Justice; Diversion; Social Workers ABSTRAKUU SPPA yang sekarang mulai berlaku, berpijak pada paradigma restorative justice. Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana bersama-sama pihak terkait dalam rangka mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mencapai keadilan restoratif ini dilakukan upaya diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada upaya diversi inilah memiliki dampak bagi pekerjaan sosial. Jika sebelumnya pekerja sosial mempunyai peranan yang kecil kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), maka kini peranannya lebih besar. Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas maupun kuantitas harus diikuti dengan upaya seperti pendidikan dan pelatihan. Kualitas kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial juga harus diperkuat karena lembaga inilah yang akan menampung ABH ketika upaya diversi disepakati para pihak.Kata Kunci: Restoratif Justice; Diversi; Pekerja Sosial