Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi Covid-19

Penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia, namun menjadi perhatian seluruh dunia. Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan penyesuaian yang sesuai dengan konteks penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dikaji dengan menggunakan model teori The 4P’s of Agenda Setting yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016) yang terdiri dari Power (kekuasaan), Perception (persepsi). Potency (Potensi) dan Proximity (Kedekatan). Hasil dari penelitian dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, aliran Power dan Perception menjadi aliran yang dominan mempegaruhi proses agenda setting. Berbagai kepentingan para stakeholders dalam penyelenggaraan haji dan umroh diakomodir agar dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Leading Sector dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia memutuskan keputusan yang bertentangan dengan harapan publik, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 gagal dilakukan. Sedangkan pada aliran Potency dan Proximity tidak berpengaruh secara langsung terhadap agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 karena tersaring melalui aliran Power dan Perception.