THE UN SECURITY COUNCIL AND CLIMATE CHANGE: FROM ‘COLD WAR’ TO ‘WARMING WAR’

The impacts of climate changes around the world have become global concern at both national and international level. A broad scheme of international cooperation to mitigate their impacts has been engaged through several international legal frameworks. However, such efforts are considered insufficient to stem the consequences and causes of climate change. It is therefore important to examine a proper legal enforcement mechanism for the climate changes issues. This paper thus starts with explaining the scope and definition of climate changes and sees whether it has correlation with the security issues. It is followed by examining the authority of UN Security Council (UNSC) vested in the UN Charter and observes whether it has authorisation in enforcing the climate changes issues. Although, as a result of its examination, this article finds that UNSC mechanism provides widen possible measures in enforcing climate change’s issues rather than other existing mechanisms under international law, it still suggests that UNSC mechanism shall only be used as a last resort after the other enforcement mechanisms are exhausted. Keywords: Climate Change, Threat to International Peace and Security, UN Charter, UN Security Council AbstrakDampak perubahan iklim di berbagai belahan dunia telah menjadi perhatian negara-negara tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Upaya untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim melalui sejumlah kerja sama internasional telah secara luas dilakukan namun belum mampu mencegah penyebab dan menghentikan dampak dari perubahan iklim tersebut. Dengan demikian, penentuan mekanisme penegakan hukum yang paling tepat dalam memeriksa kasus perubahan ilklim ini merupakan hal yang penting. Tulisan ini dimulai dengan penjelasan fenomena perubahan iklim dan hubungannya dengan isu keamanan. Pertama-tama artikel ini membahas ruang lingkup dari perubahan iklim dan kewenangan Dewan Keamanan (DK) PBB. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencari cara lain dalam penanggulanan dampak dari perubahan iklim, sangatlah penting untuk memahami serangkaian otoritas yang dimiliki DK PBB. Tulisan ini berkesimpulan bahwa mekanisme DK PBB ternyata menunjukan kemungkinan yang lebih luas dalam hal penerapan sanksi yang lebih memaksa dan lebih mengikat dibanding mekanisme lain yang telah ada saat ini sebagai mekanisme untuk menanggulangi perubahan iklim. Meskipun tulisan ini menyimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan hukum untuk mengatasi masalah perubahan iklim, akan tetapi mekanisme internasional yang lain diluar mekanisme Dewan Keamanan PBB harus tetap menjadi prioritas dan dijalankan terlebih dahulu.Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB, Perubahan iklim, Ancaman terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional.