
IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BUMD TERHADAP PENJAMINAN ASET BUMD KEPADA BANK
Author(s) -
Mentari Octovia
Publication year - 2020
Publication title -
jurnal poros hukum padjadjaran
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2715-9418
pISSN - 2715-7202
DOI - 10.23920/jphp.v1i2.292
Subject(s) - humanities , political science , business administration , context (archaeology) , business , philosophy , biology , paleontology
ABSTRAKArtikel ini menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD khususnya Pasal 95 yang mengatur bahwa dalam rangka pengembangan usahanya BUMD diperbolehkan untuk menjaminkan asetnya yang berasal dari hasil usaha, tetapi tidak mengatur mengenai kebolehan BUMD untuk menjaminkan asetnya apabila BUMD masih membukukan rugi dan belum memiliki hasil usaha. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai kebolehan penjaminan aset BUMD kepada bank dan menegaskan keterpisahannya dengan aset daerah. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Temuan ini membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD secara implisit turut mengakui pada Pasal 3 bahwa penjaminan aset BUMD dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih BUMD dapat dilakukan selama mendapat persetujuan kepala daerah atau perwakilannya. Ketentuan ini mengimplikasikan tidak adanya pembedaan terhadap aset mana yang dapat dijaminkan, menegaskan perbedaannya dengan aset daerah dan juga selaras dengan ketentuan mengenai penjaminan aset Perseroan Terbatas dalam perundang-undangan.Kata kunci: BUMD; peraturan pemerintah; penjaminan aset; pinjaman bank
ABSTRACTThis article analyzes the Government Regulation Number 54 Year 2017 concerning Regional Owned-Enterprise (ROEs), particularly Article 95 which regulates that ROEs are allowed to obtain bank loan and guarantee their assets originating from business revenues in the context of business development, but does not regulate its ability to guarantee their assets if ROEs still prosted a loss and do not earn profits yet. This article aims to provide clarity regarding ROEs ability in guaranteeing their aseets to banks and emphasize its separation from regional assets. The research method used is decriptive analytical with normative juridical approach. The finding proves that the Government Regulation Number 54 Year 2017 implicitly acknowledge in Article 3 that the guarantee of ROEs asset with a value of more than 50% of ROEs net worth can be carried out as long as it is approved by the regional head or his representative. Therefore, it implies that there is no distinction between which assets can be guaranteed, confirms its diference with the regional assets, and it is also in line with the regulations regarding guarantee of limited liability company’s assets.Keywords: regional owned-enterprise, government regulation, assets guarantee, bank loan