Pemodelan Kebijakan untuk Mendorong Pemerataan Akses Internet di Daerah Non-Komersial oleh Sektor Swasta

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam penyediaan akses internet bagi seluruh masyarakat, dimana saat ini masih terdapat banyak kabupaten yang belum tersedia akses internet. Sektor swasta tidak bersedia untuk menyediakan akses internet karena secara ekonomi kabupaten-kabupaten tersebut merupakan daerah tidak komersial, yang berarti mereka tidak akan memperoleh keuntungan namun sebaliknya akan rugi. Penelitian ini mengembangkan sebuah model konseptual dari kebijakan-kebijakan secara kualitatif yang akan mendorong penyediaan akses internet di kabupaten tersebut. Model konseptual menunjukkan hubungan antara kebijakan-kebijakan seperti regulasi tarif sewa, kewajiban pelayanan universal, regulasi subsidi dan regulasi perizinan yang akan mendorong sektor swasta untuk menyediakan akses internet. Model tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet akan memberikan dampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi sektor swasta.