Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen

One of the serious problems related to consumer protection during the current pandemic is the hoarding of Personal Protective Equipment (PPE) by certain business actors, causing its availability to become scarce and the price to skyrocket. This article discusses how the issue of PPE hoarding is assessed from the criminal law in the field of consumer protection. In this study, it is shown that, first, criminal law instruments have an important role in consumer protection law, because of the nature of the strict sanctions and can eradicate consumer violations. Although criminal law instruments on consumer protection apply as a last resort (ultimum remedium), there are reasons to treat them as primary (primum remedium), namely the pandemic situation and the urgency of the PPE itself in the situation. Second, criminal law instruments in the field of consumer protection can be used to crack down on PPE hoarding activities through the Trade Law and Business Competition Law. Criminal law provisions in the Trade Law can be used by establishing PPE as important goods because there is a prohibition on storing important goods in a certain amount and time when goods are scarce. The provisions of criminal law in the Business Competition Law can also be used if this hoarding is part of price-fixing, market control, or marketing of goods which results in monopolistic practices or unfair business competition. Abstrak Salah satu persoalan serius terkait perlindungan konsumen pada masa pandemi saat ini adalah adanya penimbunan Alat Pelindung Diri (APD) oleh oknum pelaku usaha tertentu, sehingga menyebabkan ketersediannya menjadi langka dan harganya pun melonjak mahal. Artikel ini membahas bagaimana persoalan penimbunan APD ini dikaji dari hukum pidana bidang perlindungan konsumen. Dalam kajian ini ditunjukkan, pertama, instrumen hukum pidana memiliki peranan penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena sifat sanksinya yang tegas dan mampu memberantas pelanggaran konsumen. Meski instrumen hukum pidana pada perlindungan konsumen berlaku sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sesungguhnya terdapat alasan untuk memberlakukannya sebagai yang utama (primum remedium), yaitu situasi pandemi dan urgensi APD sendiri pada situasi tersebut. Kedua, instrumen hukum pidana bidang perlindungan konsumen dapat digunakan untuk menindak kegiatan penimbunan APD melalui UU Perdagangan dan UU Persaingan Usaha. Ketentuan hukum pidana dalam UU Perdagangan bisa digunakan dengan catatan harus menetapkan APD sebagai barang penting, sebab terdapat larangan menyimpan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Ketentuan hukum pidana dalam UU Persaingan Usaha juga bisa digunakan apabila penimbunan ini merupakan bagian dari penetapan harga, penguasaan pasar, atau pemasaran barang yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.