Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

Riau Province as one of the provinces in Indonesia with quite complex environmental problems, especially the problem of forest destruction and peat ecosystems, the impact of which is one of the largest contributors to the forest and land fire disaster that occurred in Indonesia. Forest and land fires continue every year, but law enforcement against perpetrators of forest and land fires. Law enforcement against perpetrators of forest and land burning is very important considering that one of the causes of forest and land destruction is the occurrence of fires or burning of forests and land before the use of the forest and land. This is important considering that one of the requirements for realizing Sustainable Forest Management (SFM) really depends on the conditions of policies, laws and institutions, all of which are included in Good Forestry Governance. The main cause of poor forest management is the failure of policies, laws and institutions. Weak forestry institutions cannot enforce laws and regulations related to forestry.AbstrakProvinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan persoalan lingkungan hidup yang cukup kompleks, khususnya persoalan kerusakan hutan dan ekosistem gambut yang dampaknya sebagai salah satu provinsi penyumbang terbesar bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terus saja terjadi, namun penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi hal yang sangat penting mengingat salah satu penyebab kerusakan hutan dan lahan adalah terjadinya kebakaran atau dibakarnya hutan dan lahan sebelum hutan dan lahan tersebut digunakan. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat mewujudkan Sustainable Forest Management (SFM) sangat tergantung pada kondisi kebijakan, hukum dan institusi, yang semuanya itu tercakup dalam Good Forestry Governance. Penyebab utama manajemen hutan yang buruk adalah tidak berjalannya kebijakan, hukum dan kelembagaan. Lembaga kehutanan yang lemah tidak bisa menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait kehutanan.