Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Implementasi kebijakan  pengembangan taman dalam melestarikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi dan menganalisis Bentuk strategi   kebijakan pengembangan taman dalam penataan ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bentuk  Kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2) bahwa: pemerintah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. kekurangan Ruang Terbuka Hijau salah satunya disebabkan oleh jumlah taman yang belum memadai. Pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 bahwa luas taman 875,90 hektar atau sekitar 4,99% sedangkan yang ada pada saat ini (eksisting) 91,63 hektar atau 0,52%. Maka dari itu kekurangan taman di kota Jambi 784,27 hektar atau 4,47%, masih sangat jauh dari yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 dan kebijakan pengembangan taman menjadi salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Jambi.