Open AccessKajian Pelaporan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2012-2015
Author(s) -
Yuyun Yuniar,
Sudibyo Supardi,
Heny Lestari,
Siti Masitoh
Publication year - 2018
Publication title -
jurnal penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2598-8573
pISSN - 2599-1388
DOI - 10.22435/jpppk.v2i1.49
Subject(s) - humanities , political science , traditional medicine , business , medicine , art
Abstrak
Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang pelayanan kefarmasian diberikan pada provinsi dan kabupaten/kota tertentu di Indonesia yang bertujuan untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta pengadaan atau rehabilitasi instalasi farmasi. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk menelaah kebijakan, efektivitas dan efisiensi serta permasalahan yang terkait dengan DAK subbidang pelayanan kefarmasian. Kajian dilakukan melalui telaah kebijakan, pengolahan data sekunder dan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan terkait DAK telah dibuat dan diperbarui setiap tahun untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, namun masih ada masalah-masalah terkait dengan alokasi dan perencanaan, penggunaan, pelaporan serta ketersediaan sumber daya untuk pengelolaan DAK subbidang pelayanan kefarmasian. Efektivitas DAK subbidang pelayanan kefarmasian pada tahun 2014 yaitu yaitu 51,25% di tingkat Kabupaten/Kota dan 50% di tingkat Provinsi. Efisiensi hanya dapat dilihat dari realisasi penggunaan dana yaitu 87% di tingkat kabupaten/kota dan 84% di tingkat provinsi. Peraturan dan inovasi khusus diperlukan agar petugas daerah dapat mengerjakan laporan tepat waktu dengan prosedur yang lebih mudah. Dengan adanya perubahan kebijakan perencanaan dan pengalokasian DAK tahun 2016 maka perlu pertimbangan dalam penetapan faktor-faktor penentuan alokasi DAK. Kata kunci: DAK, subbidang pelayanan kefarmasian, pengadaan obat, instalasi farmasi
Abstract
The pharmaceutical services specific allocated fund has been given to selected provinces and districts in Indonesia, which is aimed to provide drugs and health equipment and build or renovate pharmaceutical installation. The study aimed to review the regulations, the effectiveness and efficiency, and problems related with pharmaceutical services specfic allocated fund. Study was conducted by reviewing the regulations, analyzing secondary data, and discussion with related stakeholders. The result showed that although several regulations were made and renewed every year to simplify the technical implementation, some problems were still exist in term of allocation and planning, utilization, reporting, and the availability of necessary resources for managing the fund. The effectiveness of pharmaceutical services specific allocated fund in 2014 was 51.25% in district level and 50% provincial level. The efficiency could only be analyzed through the realization of the fund that reached 87% in district level and 84% in provincial level. It is necessary to stipulate special regulation and innovation in order to encourage the local staff to report on time with an easier procedure. It is necessary to have consideration regarding the determination of allocating factors of the specific allocated fund, due to changes in the planning and allocating regulation since 2016 onward.
Keywords: Specific allocation fund, pharmaceutical services, drug procurement, pharmaceutical installation