Open AccessSTRATEGI PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KABUPATEN MERANGIN
Author(s) -
Novia Susianti
Publication year - 2019
Publication title -
buletin penelitian sistem kesehatan
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2354-8738
pISSN - 1410-2935
DOI - 10.22435/hsr.v22i1.1799
Subject(s) - dengue hemorrhagic fever , business administration , business , dengue virus , medicine , virology , dengue fever
Kasus DBD di Indonesia terus berfluktuasi dan semakin meningkat angka kesakitan dan sebaran wilayah yang terjangkit. Kabupaten Merangin merupakan kabupaten dengan Case Fatality Rate (CFR) tertinggi di Provinsi Jambi untuk tahun 2015, selain itu belum efektifnya upaya pemberantasan yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk mengidentifikasi aspek implementasi upaya pemberantasan dan menentukan strategi pemberantasan DBD di Kabupaten Merangin. Lokasi penelitian di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, pemilihan kecamatan dan kelurahan dilakukan secara purposiv sampling, dengan kriteria Case Fatality Rate (CFR) meningkat signifikan dengan 14 kasus di tahun 2014 menjadi 84 kasus di tahun 2015 dan 1 orang meninggal, yaitu di wilayah kerja puskesmas Kandis. Pemilihan desa dalam hal ini diwakili oleh Rukun Tetangga (RT) dipilih yaitu yang terdekat dengan puskesmas. Skema pengkajian berdasarkan skema implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberantasan DBD dengan identifikasi faktor berdasarkan analisis USG (Urgensi, Serious, Growth). Strategi upaya pemberantasan berdasarkan analisis SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats). Penentuan alternatif strategi dipilih berdasarkan teori tapisan Mc. Namara, dengan 5 kriteria yaitu efektifitas, kemudahan, manfaat, waktu dan biaya. Hasil penelitian menunjukkan ketidaktepatan pelaksanaan upaya pemberantasan DBD di Kabupaten Merangin yaitu belum terintegrasinya kegiatan pemberantasan DBD dengan sektor terkait, masyarakat dan sektor swasta dalam terutama pada gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin dan mandiri. Strategi utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah terkait upaya pemberantasan DBD dengan melibatkan semua sektor terkait, masyarakat dan sektor swasta di dalam mengkampanyekan gerakan pemberantasan DBD melalui gerakan PSN secara rutin baik di lingkungan rumah maupun di intansi/institusi.