LEGAL PERPSECTIVE ON THE TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA): INDONESIA CASE STUDIES

The application of trade facilitation needs further analyses in the context of Indonesian’s law. So far Indonesia does not yet ratify the trade facilitation agreement. In one hand the trade facilitation is a compulsory requirement that must be fulfilled by a state, in other hands the state does not provide a legal instrument. The consequence is legal uncertainty to those parties who want to invest their money in Indonesia. The trade facilitation will also in line with ASEAN programs. Those programs have same purposes to fasten the movement of goods and services by providing legal certainty on trade facilitation foundations. The WTO TFA can be used as ‘soft-law’ for Indonesian legal framework to apply trade facilitation enhancement, although it is not yet ratified by Indonesia. The WTO TFA will easily appropriate and have legal force if the implementation of the WTO TFA into Indonesian national legal structure is also noticeable. Abstrak: Penerapan regulasi tentang fasilitasi perdagangan internasional (TFA) dalam sistem hukum Indonesia memerlukan kajian lebih lanjut dan komprehensif. Selama ini indonesia belum meratifikasi persetujuan tentang TFA. Disatu sisi secara hukum internasional TFA harus diterapkan oleh suatu negara, akan tetapi masih banyak negara yang belum menerapkan TFA sebagai instrumen hukum di negaranya. Akibat dari kekosongan hukum tentang TFA banyak negara yang enggan menanamkan investasinya di Indonesia. Padahal TFA telah sejalan dengan program-program negara ASEAN. Karena pada intinya program TFA mempunyai tujuan sama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pergerakan barang dan jasa dengan memperkuat pondasi hukum TFA. Sejauh ini WTO TFA dapat dipergunakan sebagai dasar hukum tak mengikat dalam sistem hukum Indonesia. Karena walau bagaimanapun pada suatu waktu WTO TFA bisa dijadikan kepastian hukum di tingkat internasional. Kata Kunci: Fasilitas Perdagangan, Perspektiv Hukum, Program ASEAN