Peranan Pramuwisata Dan Pemerintah Dalam Mencegah Pelecehan Kepariwisataan Budaya Bali

Bali adalah salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Model pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah Wisata Budaya Bali yang didasarkan pada filosofi Tri Hita Karana yang merupakan sumber ajaran Hindu. Munculnya fenomena pemandu ilegal yang tidak bersertifikat dalam menjelaskan keunikan Wisata Budaya Bali, memiliki implikasi untuk pelecehan budaya Bali ke dalam latar belakang penulisan penelitian ini. Studi ini berfokus pada meneliti peran pemandu dan pemerintah dalam mencegah pelecehan terhadap Wisata Budaya Bali. Dalam penelitian ini, ada dua formulasi masalah yang dipelajari; apa prosedur sertifikasi kompetensi panduan di Provinsi Bali dan bagaimana pengawasan Panduan Pemerintah di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan fokus mempelajari legislasi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemandu Wisata, diketahui bahwa kewenangan pengawasan pemandu dimiliki oleh Gubernur Provinsi Bali yang dilakukan oleh departemen. Namun, ketentuan Pasal 15 (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Panduan menyebutkan bahwa Gubernur Provinsi Bali membentuk tim pemandu untuk melakukan pengawasan pemandu. Selanjutnya, Peraturan Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Panduan tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme kerja tim pengawas, oleh karena itu pemerintah perlu membentuk peraturan yang lebih ketat terkait dengan pengawasan panduan untuk menjaga citra Wisata Budaya Bali dan memberikan perlindungan hukum untuk pemandu wisata bersertifikat di Provinsi Bali.