Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor

Kebutuhan akan suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai rumah kantor yang semakin meningkat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan bisnis didalam suatu negara, salah satunya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak jarang bahwa antara ketersediaan properti dengan kebutuhan ada jurang (gap) yang mengakibatkan peningkatan dan penurunan harga. Permintaan akan properti yang tinggi, jika tidak diikuti penawaran yang seimbang dapat mendorong munculnya bidang-bidang bisnis yang baru. Salah satu bidang bisnis yang berkembang pesat sekarang ini, yaitu bisnis sewa-menyewa rumah kantor yang umumnya terletak di lokasi strategis perkotaan. Dasar hukum sewa menyewa adalah Pasal 1548 KUH Perdata, menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu dipenuhi pembayarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang mengacu pada bahan-bahan hukum yang relevan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Akibat hukum wanprestasi adalah pemberian ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran ongksos perkara; 2) Formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa rumah kantor didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menekankan pentingnya kepercayaan, kehendak atau kemauan baik dan tanggungjawab penuh para pihak atas kesepakatan yang dibuatnya. Agar supaya itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa dapat diformulasikan lakukan dengan baik, penting untuk dimengerti makna dari itikad baik dalam penafsirannya, dan juga fungsi itikad baik itu dalam suatu perjanjian