EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PBB P2 OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASAR DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Melalui implementasi undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sdialihkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah kota dan Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan, diharapakan penerimaan daerah akan meningkatkan realisasi pajak, terutama tentang PBB-P2. Kondisi ini akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih berupaya keras untuk mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah kewenangannya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan memperoleh data dari wawancara dan FGD. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengalihan pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar hanya mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB P2 ,antara lain dengan merevisi basis data yang dipeoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB Makassar menunjukkan kriteria "sangat Efektif". Sedangkan sumbangan PBB 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.