Transparansi

Dana Desa (sejatinya) digunakan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatannya pun harus tepat sasaran. Sayangnya, tujuan dana desa sering kali tidak tepat sasaran dan diwarnai oleh indikasi korupsi akibat kurangnya transparansi dari pihak pemerintah. Ini merupakan masalah mendesak untuk ditanggapi secara serius. Dalam konteks kecanggihan teknologi, pembicaraan tentang norma transparansi perlu dibarengi dengan instrumen transparansi sebagaimana yang digagas dalam tulisan ini. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan etika publik, khususnya tentang pentingnya peran serta masyarakat desa dalam mengawasi kinerja dan kualitas etis pejabat publik. Tulisan ini menekankan dimensi instrumental dari transparansi, khususnya dalam konteks kemajuan teknologi modern. Hal ini bertolak dari pemahaman akan pentingnya peranan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan desa melalui pengawasan independen terhadap pejabat publik. Untuk mendukung terwujudnya instrumentalisasi transparansi dalam pelayanan publik, analisis ini mengusulkan sebuah model panoptikon modern, yakni adanya aplikasi “Citizen Report Card” (CRC) yang bisa diunduh oleh setiap warga desa dengan mudah dari play-store atau app-store. Di era teknologi modern, aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi masalah korupsi dana desa; itu juga harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, yakni tersedianya akses internet di seluruh penjuru negeri. Analisis ini diharapkan memberi sumbangan tersedianya ruang bagi warga desa untuk terlibat aktif dalam pengawasan independen untuk mencegah korupsi dana desa dengan memanfaatkan kecanggihan media sebagai tindak lanjut dari apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 dan Pasal 82.