
INDONESIAN BUREAUCRATIC CULTURE: The Ambiquity Between Pangreh Praja and Civil Servant
Author(s) -
Pande Made Kutanegara
Publication year - 2016
Publication title -
populasi
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2476-941X
pISSN - 0853-0262
DOI - 10.22146/jp.12045
Subject(s) - civil servant , political science , bureaucracy , humanities , sociology , philosophy , politics , law
Berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat belum menampakkan hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan. Fenomena ini dapat ditemui hampir dalam semua instansi pemberi layanan kepada masyarakat luas. Perubahan paradigma birokrasi dari pangreh praja dan pamong praja menuju civil servant (pelayan masyarakat) masih sulit diaplikasikan oleh birokrat. Fenomena ini muncul karena masyarakat kita gagal memahami dan menghadapi proses transformasi dunia yang begitu cepat. Proses transformasi sering kali hanya dilihat dalam konteks perubahan yang berbentuk fisik (material culure). Padahal sebenarnya transformasi ada dalam tiga level, yakni dalam tataran materi, perilaku, dan sistem nilai budaya. Sayangnya, transformasi dalam tataran nilai atau kultur sering kali diabaikan karena dianggap tidak penting, padahal berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat kita sebenarnya bersumber pada persoalan budaya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan kultural sehingga tidak menjadi batu sandungan, bahkan dapat menggagalkan proses modernisasi di Indonesia.