URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR

Wildlife crimes committed by corporations cannot be charged with Act No. 5 of 1990 concerning The Conservation of Biodiversity and Its Ecosystem, because this Act does not regulate it. This research is a normative study by examining crimes that are formulated in laws whose mode is reasonably suspected of involving corporations. Crimes committed by corporations will have a major impact on the balance of the ecosystem, so it is very important to accommodate corporate criminal liability in a special law on conservation. The regulation of corporate criminal liability includes who is called a corporation, who can be sentenced to crime, what types of sanctions are appropriate for the corporation so that it will have a deterrent effectIntisariKejahatan satwa liar yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (UUKH), karena UUKH tidak mengaturnya. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan mengkaji kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang yang modusnya patut diduga melibatkan korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi akan menimbulkan dampak yang besar terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga sangatlah penting untuk mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sebuah undang-undang khusus mengenai konservasi. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi siapa yang disebut sebagai korporasi, siapa saja yang dapat dijatuhi pidana, jenis sanksi apa yang tepat untuk korporasi sehingga akan menimbulkan efek jera.