Pasar, Tata Kelola Dan Hubungan Transnasional Di Era Globalisasi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Dunia

This paper discusses globalization and its relation to the markets, global governance and the transnational relations. The author describes globalization as a process of transition to an integrated global society. Globalization is generally associated with the global economy, but the globalization itself has gone beyond economic issues and has challenged to the resilience of global politics. Globalization also involves other issues such as the environment, global warming, and even human rights, which involve not only the state as an actor, but also non-state actors such as non-governmental organizations and civil society who have the possibility of influencing global political development at global level. The author argues that globalization has influenced and has shaped new forms of global political interactions. It can be seen since non-state actors such as non-governmental organizations and civil society can influence a state in making policy decisionsABSTRAKTulisan ini mendiskusikan globalisasi dan keterkaitannya dengan pasar, tata kelola global dan hubungan transnasional. Penulis menggambarkan globalisasi sebagai suatu proses transisi menuju suatu masyarakat global yang terintegrasi. Globalisasi pada umumnya dikaitkan dengan ekonomi global, namun pemahaman mengenai globalisasi telah melampaui masalah ekonomi dan memiliki tantangan-tantangan terhadap ketahanan politik global. Globalisasi juga melibatkan isu-isu seperti lingkungan, pemanasan global, bahkan hak asasi manusia, yang melibatkan tidak hanya negara sebagai aktor, namun juga aktor-aktor non negara seperti organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dan memiliki kemungkinan dalam mempengaruhi perkembangan politik dunia secara global. Penulis berpendapat bahwa globalisasi memiliki pengaruh dan telah membentuk interaksi-interaksi politik global yang baru. Hal tersebut dapat dilihat bahwa aktor non negara seperti organisasi non-pemerintah dan kalangan masyarakat sipil dapat mempengaruhi suatu negara dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.