PENGENDALIAN RISIKO TUNNELINGPADA TRANSAKSI MERGER & AKUISISI DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE: BUKTI EMPIRIS DI ASIA

Di Indonesia, konglomerasi mendominasi perekonomian nasional sekaligusmemberikan kontribusi besar dalam krisis ekonomi nasional. Beberapa bentuk konglomerasidi Indonesia antara lain Salim Group, Bakrie Group, Sinar Mas, Gudang Garam, Lippo dsb.Perusahaan dengan karakteristik kelompok bisnis konglomerat menyebabkan timbulnyarisiko ekspropriasi sebagai akibat pengaruh kuat dari pemegang saham pengendali yangmerugikan pemegang saham minoritas dan pihak eksternal lain. Salah satu bentuk eksproriasiterhadap pemegang saham minoritas adalah tunneling. Tunneling adalah transfer aset dankeuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas (Johnson,2000). Dalam konteks cross border merger dan akuisisi, tunneling mempunyai dampakberpindahnya asset dan corporate control ke negara lain. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui: pertama, apakah mekanisme corporate governance mampu mengendalikan risikotunneling. Kedua, untuk menguji apakah karakteristik level negara lebih efektif dibandingkarakteristik level perusahaan dalam mempengaruhi praktik corporate governance.Penelitian ini dilakukan dengan memetakan value destroyed deal dan value addeddeal dalam konteks merger dan akuisisi berdasarkan nilai wajar transaksi dan kinerjakeuangan& non keuangan setelah merger dan akuisisi. Untuk menguji pengaruh mekanismecorporate governance pada pengendalian risiko tunneling, maka penelitian ini melakukanpenilaian implementasi corporate governance pada perusahaan target dan perusahaanpengakusisi pada value destroyed dan value added deal.Penelitian ini berguna untuk: pertama, melindungi asset negara dari risiko tunneling.Dalam konteks cross border merger dan akuisisi, tunneling dapat menyebabkan berpindahnyaasset dan corporate control ke negara lain. Kedua, meningkatkan perekonomian dan ikliminvestasi yang kondusif dengan memberikan perlindungan bagi investor minoritas/publik;ketiga, memberikan pemahaman pada pemegang saham public atau minoritas tentang adanyarisiko ekspropriasi oleh pemegang saham mayoritas (konglomerasi) dalam bentuk tunneling.Keempat, mengusulkan model corporate governance yang dapat meningkatkan perlindunganpada pemegang saham minoritas/public. Kelima: memberikan rekomendasi pada regulatormengenai mekanisme perlindungan pada investor minoritas dan public. Keenam, memahamipentingnya implikasi karakteristik level negara dalam menjelaskan praktik corporategovernance.Hasil penelitian ini memiliki implikasi dalam kebijakan publikdan model corporategovernance berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (publik) daririsiko tunneling yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas (konglomerasi). Sehinggahasil penelitian ini akan layak untuk dipublikasikan dalam berbagai jurnal dan diseminarkandalam forum nasional dan internasional.