Evaluasi Situs Web Covid19.Kaltimprov.go.id sebagai Penyebaran Informasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur

Pandemi global Covid-19 memberikan dampak kehidupan manusia, mulai dari dampak sosial sampai dengan tata laksana pemerintahan. Selain berkutat pada pengendalian penyebaran penyakit, pemerintah di seluruh dunia juga menghadapi ancaman lain yakni penyebaran informasi palsu terkait Covid-19. Distorsi informasi ini pada gilirannya justru menghambat upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi dan menambah masalah baru. Untuk itu penyampaian informasi yang benar dan tepat sasaran menjadi penting dalam upaya penanganan pandemi. Pada titik ini, peran e-government dituntut lebih dari sekadar memindahkan proses bisnis pemerintah dari luring ke daring. Evaluasi dari situs web resmi pemerintah ditujukan untuk menilai apakah situs web tersebut mampu mendukung tujuan-tujuan pemerintahan serta mendukung terwujudnya Good Governance. Penelitian ini akan mengevaluasi situs web resmi pemerintah yang memberikan informasi resmi terkait pandemi di Provinsi Kalimantan Timur melalui laman covid19.kaltimprov.go.id. Evaluasi ini menggunakan software bernama SortSite 5.3.5 yang akan berfungsi sebagai alat penguji otomatis berbasis daring. Adapun hal-hal yang diuji adalah errors, accessibility, compatibility dan standards yang juga disebut sebagai variabel pengukuran evaluasi situs web berdasarkan panduan W3C (World Wide Web Consortium). Berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan dari aplikasi SortSite 5.3.5 didapatkan data bahwa masalah terbanyak pada situs web covid19.kaltimprov.go.id berada pada variabel Accessibility dengan 85%, kemudian variabel compatibility dan standards dengan rata-rata 72% dan yang terakhir adalah variabel errors dengan rata-rata permasalahan sebesar 71% atau lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh W3C. Tentu saja hal ini merupakan temuan yang mengkhawatirkan dikarenakan banyaknya permasalahan secara teknis yang terdapat dalam situs web covid19.kaltimprov.go.id, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terhambatnya penyebaran informasi yang benar dan resmi terkait Covid-19.