Analisis Desk Research Kebijakan Technology Transfer Office Sebagai Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia

Kiprah lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah sudah ada sejak lama, baik unit yang berada di bawah kementerian atau perguruan tinggi maupun yang independen dalam struktur Lembaga Pemerintah Non Kementerian bidang Riset dan Teknologi (LPNK Ristek). Namun, panjangnya eksistensi LPNK Ristek dinilai tidak sejalan dengan output hasil litbang karena minimnya kontribusi LPNK Ristek dalam melakukan hilirisasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) ke para pengguna. Studi ini berupaya memberikan pemahaman mengenai bentuk desain kebijakan yang berangkat dari isu minimnya hilirisasi/komersialisasi hasil litbang di Indonesia dengan kebijakan transfer teknologi yang sudah ada dan mengusulkan alternatif kebijakan baru, yakni Technology Transfer Office (TTO) untuk menggantikan kebijakan yang lama. Pendekatan studi ini adalah kualitatif dengan metode desk research, di mana sumber data yang digunakan diperoleh melalui sumber sekunder dari dokumen tertulis, jurnal ilmiah, buku ilmiah, arsip, kebijakan atau regulasi yang terkait, dan penelusuran dari website lembaga terkait. Sumber data tersebut dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 1996 hingga tahun 2020. Hasil dari studi ini menemukan ada tiga hambatan transfer teknologi di lembaga litbang Indonesia yakni minimnya pendanaan, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, serta struktur kelembagaan yang kaku dan menghambat fungsi transfer teknologi. Studi ini juga merekomendasikan kebijakan TTO sebagai alternatif kebijakan transfer teknologi dengan empat instrumen utamanya yakni (1) dari aktivitas pemerintah yang terlibat, (2) struktur sistem penyampaian baik langsung atau tidak langsung, (3) derajat sentralisasi, dan (4) derajat automisasi dengan mekanisme pendanaan, SDM, dan kelembagaan berupa Badan Layanan Umum (BLU).