MENYEMPURNAKAN DAN MELENGKAPI PERATURAN-PERATURAN PERUNDANGAN PERTANAHAN

Dengan tidak mengabaikan timbul dan tumbuhnya serta berkembangnya hukum kebiasaan dan peranan Pengadilan dalam pembangunan hukum serta pengembangannya melalui yurisprudensi, pembangunan Hukum Tanah Nasional kita, yang dimaksudkan sebagai hukumnya Negara dan masyarakat modern, terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundangan atau yang sekarang ini lazim disebut “kodifikasi”.Perundang -undangan pertanahan, sebagai produk pembangunan Nasional, sekaligus harus dapat berfungsi sebagai salah satu alat yang berguna dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Oleh karena itu maka azas-azas serta arah Pembangunan Nasional, sebagai yang sekarang ini diramuskan didalam GBHN-1978 (TAP MPR No. IV/MPR/1978), harus mendapat penjabaran didalam peraturan-peraturan perundangan pertanahan itu.