MEMBANGUN PARAMETER INTERSUBJEKTIF PORNOGRAFI DENGAN PERSPEKTIF POSTMODERNISME (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2014/PN.WSB)

Salah satu ide fundamental yang diangkat dalam postmodernisme ialah advokasi keberagaman dan kebebasan tanpa perlu mengikuti adanya bentuk-bentuk tertentu yang dihegemonikan oleh arus pemikiran utama. Postmodernisme, meskipun diawali dari seni dan literatur, berkembang dalam bidang lain termasuk dalam hukum. Pembahasan postmodernisme dalam satu diskursus hukum berusaha, di satu sisi, mempertemukan arus utama dan minoritas secara bersamaan di dalam keserasian, tetapi di sisi lain, adanya tantangan bahwa hukum – khususnya undang-undang – ditetapkan untuk diberlakukan secara seragam. Tulisan ini membahas mengenai perspektif postmodernisme dalam memahami pornografi dalam konteks UU 44/2008 tentang Pornografi; undang-undang ini menyimpan permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Pertanyaan yang hendak dijawab ialah bagaimana konsep postmodernisme dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam membangun parameter rasional intersubjektif untuk menentukan konten pornografi. Untuk itu, satu kasus