KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH KOTA MALANG YANG DISEWA OLEH PIHAK KETIGA

AbstrakTulisan ini merupakan hasil kajian tim peneliti mengenai tanah penguasaan pemerintah kota dengan studi di Kota Malang, seperti halnya yang terjadi di eks atau bekas daerah Gemeente seperti: DKl, Bandung, Medan, Surabaya, Malang, Manado, Palembang, Makassar, Pasuruan, menunjukkan secara historis atau riwayat perolehan tanah penguasaan pemerintah Kota banyak ragamnya bisa terjadi karena ketentuan undang-undang, pembelian atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyerahan dari pihak lain yang sah, termasuk pula karena adanya perubahan status Desa yang berubah menjadi Kelurahan. Sebagian besar Pemerintah Kota belum melaksanakan ketentuan peraturan hukum tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah-tanah penguasaan pemerintah Kola yang seharusnya dilekati dengan Hak Pengelolaan, tetapi hingga saat ini belum dilaksakan, sehingga tidak terjamin adanya kepastian hak dan kepastian hukumnya. Diperlukan upaya secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan untukmelakukan pendataan, inventarisasi serta pencatatan secara periodik aset pemerintah daerah, dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait seperti Badan pertanahan Nasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama