LARANGAN UNTUK PEMINDAHAN TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI: PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL

AbstrakTradisi sebagai tanah komunal yang disewakan secara individual, baik dalam bentukPekarangan Desa atau Ayahan Desa, memiliki aspek religius dan komunal karena selalumelekat pada ayahan sebagai bentuk kewajiban individu dari penyewa untuk melayani adatdesa mereka, Tapi, akhir-akhir ini, sebagian besar lahan telah dikonversi menjadi lahanindividu penuh berdasarkan UU No 5 tahun J 960, sehingga tanah tidak memiliki aspekkomunal dan agama, tetapi memiliki fungsi sosial dalam bentuk sekularisme, Di beberapaadat desa di Bali saat pemindahan dari penyewaan tanah komunal tidak dapat dihindaridapat membuat konflik karena sampai sekarang belum ada perjanjian yang jelas dalammemahami penyewaan, kepemilikan, termasuk pemidahan, yang untuk saat ini pemahamanini hanya dalam hubungannya dengan hak penyewa, bukan status tanah.