z-logo
open-access-imgOpen Access
GAGASAN PENGADILAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU 1999
Author(s) -
Satya Arinanto
Publication year - 2017
Publication title -
jurnal hukum and pembangunan/hukum dan pembangunan
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2503-1465
pISSN - 0125-9687
DOI - 10.21143/jhp.vol34.no1.1430
Subject(s) - humanities , physics , political science , philosophy
Berkaitan dengan urgensi pemisahan pengadilan pemilu ad hoc dengan pengadilan lainnya, dapat dikemukakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan mengingat adanya kekhususan-kekhususan pernasalahan yang dihadapi dalam pemilu, baik yang bersifat kejahatan maupunpelanggaran. Namun demikian, dalam kerangka sistem hukum nasional pada umumnya, memang harus dipikirkan kembali kecenderungan-kecenderungan untuk membentuk berbagai pengadilan ad hoc, termasuk untuk masalah pemilu. Karena akan menimbulkan permasalahan pula jika terlalu banyak dibentuk pengadilan ad hoc dalam kerangka sistem hukum nasional negara kita. Jika pun kemudian pengadilan ad hoc dipandang tepat untuk menjadi solusi sementara unruk mengatasi permasalahan yang ada, maka struktur pengadilan pemilu ad hoc yang akan didirikan tetap tidak bisa dilepaskan dari struktur pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Paling tidak, ia harus dikaitkan dengan salah satu tingkat pengadilan yang sudah ada.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here