PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PASAL 26 AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (I) UUD Negara R.1. Tahun 1945 tentang hal bahwa orang-orang bangsa lain umuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus disahkan dengan UU adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan pada saat ini, karena tugas anggota legislatif yang berat dengan jumlah anggota yang terbatas. serta tidak sedikitnya jumlah orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Setelah dihilangkannya penggolongan kependudukan. maka asimilasi berlangsung dalam penduduk hingga saat ini. sehingga pembagian warga negara berdasarkan "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" sudah tidak tepat lagi saat ini. Adalah yang utama dengan mengganti UU Nomor 62 Tahun 1958 yang dasar pembentukannya tidak didasarkan pada UUD Negara R.1. Tahun 1945dan membentuk UU baru yang mengatur tentang kewarganegaraan R.1. Sosioiogi Perundang-undangan dan pemanfaatannya.