"KASUS SIPADAN-LIGITAN: MASALAH PENGISIAN KONSEP NEGARA" PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah akhirnya memutuskan bahwa Malaysia adalah pihak yang memiliki kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dalam putusannya. Mahkamah menjadikan doktrin "efectivites" sebagai pertimbangan utama untuk menyatakan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Menurut Mahkamah, klaim conventional title Indonesia maupun klaim chain of title the theory Malaysia sama lemahnya karena tidak dapat memberikan bukti-bukti hukum yang dapat mendukung klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pulau sengketa. Mahkamah juga berpendapat tidak ada bukti dokumen otentik yang dapat meyakinkan bahwa kedua pulau sengketa termasuk ke dalam bagian dari wilayah kekuasaan Belanda atau Inggris. Karena itu" Mahkamah tidak melihatalrernatif lain kecuali menguji doktrin effeClivites sebagai suatu fakta hukum yang berdiri sendiri. Pertimbangan Mahkamah dalam konteks ini orisinal.