Open AccessPENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN: PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Author(s) -
Takdir Rahmadi
Publication year - 2017
Publication title -
jurnal hukum and pembangunan/hukum dan pembangunan
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2503-1465
pISSN - 0125-9687
DOI - 10.21143/jhp.vol32.no3.1347
Subject(s) - political science , public administration , forestry , geography
Sejak pengundangan PP No. 6 Tahun 1999. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan di bidang penghijauan. konservasi tanah. pengelolaan hutan rakyat. Pengaturan perburuan hewan liar, perlindungan hutan. perizinan HPHH. Penerbitan HPHH yang sebelum pengundangan PP No.6 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Gubernur kemudian dengan PP tersebut diserahkan kepada Bupati merupakan upaya untuk memberikan manfaat ekonomi sektor kehutanan kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu , Pemerintah Kabupaten memiliki tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hutan dan pendidikan kepada masyarakat disektor kehutanan.