PERSPEKTIF HUKUM SEKITAR RUU TENTANG RAHASIA NEGARA

perlunya pengaturan yang seimbang antara hak publik dan hak negara dalampenyelenggaraan rezim kerabasiaan informasi tersebut. Bahwa aparatur negara juga memerlukan jaminan hukum yang pasti dan adanya informasi yang perlu ditutup untuk kepentingan eksistensi negara, adalah kenyataan yang tak dapat dibantah. Pembahasan dan keluarnya kedua UU yang saling mengisi ini hendaknya dilakukan secara paralel (bersama-sama). Diperlukan kesadaran dari kedua belah pihak yang merancang dan memberi masukan bagi kedua RUU tersebut untuk saling berkomunikasi untuk mengargumentasikan hal-hal yang sekiranya menjadi momok bagi yang satu terhadap yang lain. Sebuah etika diskursus yang sehat harus melibatkan partisipan yang bebas berpikir dan tanpa tekanan dari pihakmanapun. Demi terciptanya perangkat hukum kerabasiaan negara yang efektif.