Open AccessPEMBERDAYAAN DPRD
Author(s) -
Listyowati Sumanto
Publication year - 2017
Publication title -
jurnal hukum and pembangunan/hukum dan pembangunan
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2503-1465
pISSN - 0125-9687
DOI - 10.21143/jhp.vol31.no1.1317
Subject(s) - political science , physics , humanities , public administration , philosophy
Munculnya UU No. 22/1999 memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsipotonomi daerah. Dasar filosofis yang mendasari dan mengantar kelahiran undang-undangini adalah pemberdayaan dan partisipasi rakyat. Hal ini dapat dicapai jika pemberianwewenang otonomi kepada daerah adalah seluas mungkin, dan meletakkan Jokusotonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat. Ditinjau dari segipolitik dan ketatanegaraan, reformasi ini berdampak pada terjadinya pergeseran paradigmadari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem Pemerintahanyang desentralistik.