Penerapan Hak Inisiatif DPR dalam Praktek Penyelenggaraan NKRI

Eksistensi DPR sering dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi legislatifnya. Penulis menelitifungsi legislatif dalam lintasan sejarah (masa 1 UUD 1945, masa Konstitusi RIS, masa UUDS1950 dan masa 1/ UUD 1945), yakni mengenai porsi kewenangan masing-masing lembaga (DPRdan Presiden) dalam penetapan UU, kinerja DPR secara kuantitatif dalam pembentukan UU danpenerapan hak inisiatif DPR untuk mengajukan suatu rancangan UU. Terbukti bahwa sebagianbesar UU, bukan berasal dari hak inisiatif DPR. Faktor penyebabnya adalah peraturan tata tertibDPR sendiri, sistem politik yang sedang berjalan dan perkembangan modern.