Aspek Hukum Administrasi dari P.T.

Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 1 Tahun 1995 tidak dengan sendirinya berstatusbadan hukum (rechtspersoon). PT baru mendapatkan status badan hukum pada saat aktapendirian (anggaran dasarnya) disahkan oleh Menteri Kehakiman. Hal ini, menurut LaicaMarzuki, dimaksudkan sejalan dengan persyaratan status rechtspersoon bagi naamloze vennootschap. Status badan hukum bagi perseroan terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para pengurus persero.