Perlukah UU tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar?

Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar olehnegara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasiekonomi negara. Dengan menggunakan penafsiran sistematik dari kedua pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anakanak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan asas demokrasi ekonomi. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah untuk "memelihara" fakir miskin dan anak-anak terlantar perlu segera dibuat.