KASUS SABU : SEBUAH TINJAUAN ANTROPOLOGI DI BIDANG HUKUM

Peranan hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial ataupun sebagai alat rekayasa untuk merubah masyarakat menuju kearah modem umuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, namun bagi masyarakat pedesaan dirasakan tidak menghasilkan pengaruh yang positif. Hal ini disebabkan isi dan jiwa peraturan yang dihadirkan tidak tumbuh sesuai dengan klasifikasi budaya yang berlaku, dimana ketentuan yang diatur hukum pidana merupakan unsur baru yang mungkin belum membudaya. Tambahan lagi dengan tingkat pengetahuan warga masyarakat sangat terbatas. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji permasalahan apakah norma-norma dan pranata hukum pidana sebagai sarana pengatur dapat diterima dalam masyarakat adat, khususnya pada masyarakat Sabu, NTT.