Hukum Ekonomi Transnasional dan Transaksi Pinjaman Luar Negeri

Bagi suatu negara, baik itu pemerintah ataupun swasta dalam melaksanakan hubungan ekonomi dengan negara lain tidak luput dari suatu transaksi pinjaman luar negeri dalam upayamendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Apabila hal tersebut tidak diatur akanberdampak "buruk" bagi neraca keuangan negara. Adanya Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri serta Kepres No.91 Tabun 1991 dan peraturanpelaksanaan lainnya menunjukan keterlibatan pemerintah untuk mengawasi kondisi keuangannegara. Menurut pandangan penulis berbagai perangkat hukum negara yang berdampak lintasbatas tersebut disebut Hukum Ekonomi Transnasional.