Open AccessTINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWASAN BERIKAT DAN IMPLIKASINYA
Author(s) -
Yakob Mohsin,
Idrus Abdullah
Publication year - 2017
Publication title -
jurnal hukum and pembangunan/hukum dan pembangunan
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2503-1465
pISSN - 0125-9687
DOI - 10.21143/jhp.vol17.no1.1228
Subject(s) - humanities , physics , political science , business administration , business , philosophy
Usaha untuk meningkatkan ekspor komoditi non-minyak dan gas bumi (migas), telah diamanahkan oleh GBHN sejak tahun 1983. Untuk mendukung usaha tersebut, GBHN memberikan pengarahan agar memperluas pasaran serta daya saing barang ekspor Indonesia di pasaran internasional dengan jalan meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki mutu barang mem-perlancar arus barang dan usaha-usaha lainnya. Kawasan berikat merupakan salah satu sarana kelembagaan dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Secara teoretis, dengan pembentukan lembaga ini diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan / mengembangkan dan memperlancar arus lalu-lintas barang dalam kerangka perdagangan internasional (impor, ekspor dan re-ekspor). Begitu pula, dengan adanya beberapa kemudahan yang diberikan kepada pengusaha yang memasukkan barang dan membangun usahanya dalam kawasan berikat (pembebasan bea masuk dan penyederhanaan prosedur perizinan), diharapkan dapat juga menarik PMA untuk membangun usahanya dalam kawasan berikat tersebut.