Beberapa Sumbangan Antropologi dalam Usaha Pengembangan Hukum Nasional

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 telah dirumuskan suatu kerangka Pembangunan di bidang Hukum dan Pembangunan Hukum itu telah diperinci lebih jauhdalam Repelita IV. Dalam Repelita IV itu, pada buku III, Bab 27 (him. 440 dan seterusnya) dapat dibaca bahwa kurun waktu mendatang harus diusahakan mewujudkan kurun waktuwibawa hukum dalam arti hukum yang dibangun dan dibina akan ditaati karena benar-benar merupakan manifestasi aspirasi rakyat yang masyarakat, para penegak hukum, yang mampu menerapkan hukum dan mampu memberi pelayanan kepada pencari keadilan dan para sarjana hukum pada umumnya sebagai penyandang profesi yang mampu berperan sebagai pengembanaspirasi rakyat.