PELAKSANAAN PASAL-PASAL 39-41 (UU No.1 TAHUN 1974 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA (PASAL 14-36 P.P. 9 TAHUN 1975) PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 1980-1982

Guna memenuhi suatu kebutuhan yang telah lama dirasakan dalam masyarakat berkenaan dengan pengaturan segi-segi tertentu dibidang perkawinan maupun perceraian, maka pemerintah Republik Indonesia pada akhir tahun 1974 telah mengundangkan suatu jenis peraturan yang berlaku untuk semua golongan penduduk di lndonesia (disebut sebagai Undang-undang Perkawinan), yang mana undang-undang tersebut telah diberlakukan yaitu sejak tanggal 1 Oktober tahun 1975. Namun dalam usaha penerapan dari beberapa ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut khususnya ketentuan mengenai prosedur perceraian, diduga tidak tepas dari adanya sejumlah masalah. Sehubungan dengan dugaan adanya sejumlah masalah yang berkaitan dengan penerapan pasal-pasal mengenai prosedur perceraian (Pasal 39 - 41 Undang-undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya (pasa114 - 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), penelitian ini khusus dilakukan terhadap sejumlah kasus-kasusperceraian yang pemah diajukan dan telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama di Jakarta Utara antara tahun 1980-1982.