PEGAWAI NEGERI (TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM TATA USAHA DAN BIROKRASI NEGARA)

Secara umum masyarakat memandang pegawai negeri sebagai bagian daripada penguasa yang punya wewenang untuk mengatur dan harus ditaati sehingga harus dihormati dan dihar-gai lebih dari yang lain. Pandangan tersebut sangat jelas sekali apabila kita hidup di daerah pedesaan. Hal ini dapat dimaklumi oleh karena pada zaman Hindia Belanda sampai dengan awal kemerdekaan yang menjadi "pegawai negeri" kebanyakan adalah keturunan priyayi. Sedangkan priyayi itu sendiri sudah mempunyai kedudukan yang terhormat di mata masyarakat pada waktu itu. Dengan demikian terjadi pergeseran dalam menghormati pihak yang mempunyai kedudukan berdasarkan kelahiran ke arah menghormati pihak yang didasarkan pada pekerjaan merupakan hal yang biasa dan tidak menjadikan masalah, karena dengan menghormati pegawai negeri adalah sama dengan menghormati priyayi. Keadaan sebagaimana di atas tersebut hingga saat ini masih terasa, yakni adanya kecenderungan pada bagian terbesar warga masyarakat dalam mencari pekerjaan berorientasi untuk menjadi pegawai negeri. Kecenderungan ini didasarkan pada mendapatkan status yang dianggap terhormat di mata masyarakat, sedangkan masalah peranan menjadi masalah kedua. Akibatnya apa yang akan terjadi dapat diduga dengan mudah, yaitu terjadinya kesenjangan antara status yang dipegangnya dengan peranan yang diharapkan.