MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Wawasan yang pertama mengandung beberapa konsekuensi di bidang perundang-undangan oleh karena intinya menyangkut masalah pembagian kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak (asasi) manusia, wawasan yang kedua oleh karena intinya mengarahkan tindakan negara sesuai peraturan-peraturan. Kedua wawasan itu menempatkan kekuasaan perundang-undangan dalam kedudukan yang khusus. Wawasan negara hukum yang lama mempunyai kecenderungan untuk mengikat secara ketat setiap tindakan pemerintah dengan berbagai undang-undang sehingga undang-undang selain jumlahnya banyak, isinyapun lengkap pula. Dalam wawasan negara hukum yang lama undang-undang memang merupakan satu-satunya titian tempat melangkahnya pemerintahan negara. Sedangkan dalam wawasan negara hukum yang baru keketatan itu sudah lebih dilonggarkan dengan pengakuan terhadap adanya kebijaksanaan ("freies Ermessen") bagi tindakan pemerintahan negara meskipun dengan disertai imbangan dalam bentuk peradilan administrasi. Beberapa pengaturan tidak lagi harus ditetapkan dengan undang-undang seluruhnya melainkan dapat didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah. Semua ini berarti bahwa dari segi materi muatan undang-undang terjadi perpindahan titik berat "dari atas ke bawah", terjadi pelimpahan beberapa materi undang-undang kepada jenis peraturan yang lebih rendah. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa dengan berubahnya wawasan negara hukum yang lama kepada yang baru telah digantilah keterikatan dan pengawasan ketat terhadap pemerintahan negara yang dilakukan dengan undang-undang dengan kebijaksanaan dan pengarahan dan dapat dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang.