MENANTI JANJI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Indonesia dalam Hukum Tata Negaranya mutlak diperlukan suatu ketentuan umum perundang-undangan, sehingga setiap tindakan dalam pemerintahan oleh Aparatur Negara baik dalam bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif menjadi jelas dasar hukumnya. Mempersamakan tingkatan perundang-undangan Hindia Belanda dahulu oleh MPRS pada tahun 1966 dengan tingkatan perundang-undangan kita adalah tidak tepat, oleh karena perundangan tersebut maksud terjadi dan tujuannya bukan saja berbeda bahkan bertentangan dengan UUD. 1945 itu sendiri;