PENGALIHAN ATAS TAGIHAN ("ACCOUNT RECEIVABLE") PADA USAHA JASA DISEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha di bidang perminyakan ini secara tersendiri. Tak kurang Undang-Undang Penanaman Modal Asing secara khusus juga menyebutkan bahwa penanaman modal di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, Kontrak Karya kemudian menjelma menjadi Kontrak Production Sharing. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada memberikan dasar bagi para/pihak untuk melakukan pengalihan atas account receivable. Dalam pelaksanaannya, beberapa syarat dan prosedur wajib diperhatikan agar pengalihan account receivable tersebut efektip. Mungkin di dalam praktek akan kita ketemui adanya kebijaksanaan dari departemen tehnis yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Kembali di sini kita akan mengkaji, bukan hanya atas pertanyaan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.