KEARAH UNDANG-UNDANG PERSEROAN YANG BARU, SUATU SUMBANGAN PEMIKIRAN

KUHD telah mengalami beberapa perubahan/penambahan. Khususnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur PT, perubahan/penambahan mana terjadi atas ketentuan pasal 54-nya, yang memungkinkan pelaksanaan satu saham satu suara. Dengan demikian tak dapatlah disangkal bahwa pengaturan PT yang hanya termuat dalam 21 pasal dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan suasana perkembangan perekonomian dan strategi pembangunan perekonomian dan strategi pembangunan di masa mendatang. Sebagai contoh kongkrit misalnya orang bisa mengatakan bahwa pasal 47 KUHD merupakan huruf mati. Namun bagaimanapun juga ada kemungkinan bahwa anggota Direksi suatu PT akan dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita PT, atas kelalaian melaksanakan ketentuan pasal 47 KUHD. Masalah lain "likwidasi", hal yang kurang mendapat perhatian KUHD, terutama sejak masuknya modal asing, menjadi hangat dibicarakan orang. KUHD tidak menjelaskan pula bagaimana kaitan antara likwidasi dan kepailitan.