z-logo
open-access-imgOpen Access
ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK) DI PENGADILAN NEGERI BELUM ADA UNIFIKASI HUKUMNYA
Author(s) -
Panggabean Panggabean
Publication year - 1981
Publication title -
jurnal hukum and pembangunan/hukum dan pembangunan
Language(s) - Italian
Resource type - Journals
eISSN - 2503-1465
pISSN - 0125-9687
DOI - 10.21143/jhp.vol11.no4.851
Subject(s) - humanities , physics , political science , art
Secara umum, lembaga adopsi diperlukan adlaah didorong 2 (dua) kepentingan yang saling berkaitan, disatu pihak demi kepentingan si anak satu pihak demi kepentingan si anak dan dilain pihak untuk kepentingan orang tua angkat. (prinsip umum). Meskipun undang-undang tentang adopsi belum ada secara khusus, pelayanan Pengadilan kepada masyarakat dapat dikatakan telah didasarkan pada prinsip umum di atas dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan adat/kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Di luar ketentuan-ketentuan adat/kebiasaan, perlu dikemukakan beberapa sumber yang juga dijadikan pedoman untuk pengesyahan anak angkat

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here