z-logo
open-access-imgOpen Access
CATATAN TENTANG PIDANA MATI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999
Author(s) -
Indriyanto Seno Adji
Publication year - 2017
Publication title -
jurnal hukum and pembangunan/hukum dan pembangunan
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2503-1465
pISSN - 0125-9687
DOI - 10.21143/jhp.vol0.no0.1411
Subject(s) - political science , humanities , philosophy
Berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpusi telahmenempatkan beberapa introdusi yang inovatif, ternasuk di dalamnya mengenai pidanamati bagi pelaku perbuatan korupsi. Korupsi sudah dianggap sebagai bahagian re-evaluasiekstrim terhadap sistem yang dianggap telah terkontaminasi dengan kekuasaan. Kekuasaantelah mempengaruhi pola perilaku korupsi, sehingga terjadi korupsi birokrasi. Adanya introdusi Pidana Mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 harus tetap memperhatikan dan dalam kerangka klasifikasi yang eksepsional dan adanya pengulangan perbuatan yang eksepsional, yaitu tindak pidana korupsi dari pelaku (recidive), bukan karena sifat dan kondisi perbuatan pelaku. Artinyapenerapan pidana mati adalah alternatif terakhir sebagai bahagian dari prinsip bahwa Hukum Pidana adalah Ultimum Remedium, bukannya Premium Remedium.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here