
ALTERNATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA MELAWAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA
Author(s) -
Ayub Torry Satriyo Kusumo,
Kukuh Tejomurti
Publication year - 2015
Publication title -
yustisia
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 2549-0907
pISSN - 0852-0941
DOI - 10.20961/yustisia.v93i0.3692
Subject(s) - political science
Abstrak Syria (ISIS). Status ISIS dalam hukum internasional bukan sebagai negara melainkan sebagai aktor non karena tidak memenuhi kriteria berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Hal ini sangat mungkin memunculkan kesulitan pemberlakukan HHI. Sebagai alternatifnya, penerapan Martens Clause dapat dilakukan, yaitu dengan menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi penghargaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kata kunci : ISIS, Martens Clause, Prinsip Fundamental