z-logo
open-access-imgOpen Access
STATUS HUKUM KONTRAKTOR PRIVATE MILITARY AND PRIVATE SECURITY COMPANIES DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Author(s) -
. Sefriani
Publication year - 2016
Publication title -
yustisia
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2549-0907
pISSN - 0852-0941
DOI - 10.20961/yustisia.v0i94.2794
Subject(s) - statute , political science , business , business administration , humanities , law , philosophy
Post- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities. Key world: PMSCs contractor; legal status; direct participation Abstrak Pasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor Private Military and Securites Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach, historical, conceptual dan comparative approach yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian langsung dalam permusuhan.. Kata kunci: kontraktor PMSCs, status hukum, partisipasi langsung

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here