PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP KEKELIRUAN JUDEX FACTI SALAH MENAFSIRKAN UNSUR 'SECARA MELAWAN HUKUM' DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan judex facti salah menafsirkan unsur 'secara melawan hukum' dalam perkara tindak pidana korupsi disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Ptk. Mahakamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.Kata Kunci: Judex Facti, Unsur Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi. ABSTRACTThis study aims to determine the consideration of the Supreme Court to grant the submission of the Public Prosecutor's Appeals against the mistake of judex facti misinterpreting the element 'unlawfully' in corruption cases adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the appeal of the Public Prosecutor's Appeal in a corruption case is in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the Public Prosecutor's Cassation petition and overturned the Decision of the Corruption Court at the Pontianak High Court Number 6 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PT.PTK which corroborates the decision of the Corruption Court at the Pontianak District Court Number 2 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Ptk. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiahs) criminal confinement subsidiary for 6 (six) monthsKeywords:  Judex Facti, Tort, Corruption